Strategi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Kesehatan TA 2025

Demi meningkatkan pelayanan dan pengelolaan ketatausahaan Kementerian Kesehatan dalam mendukung terciptanya Good Governance, Biro Umum memandang perlu melaksanakan berbagai macam aktivitas yang memenuhi unsur pengelolaan urusan kerumahtanggaan. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat yang Seluruh penjabaran aktivitasnya termuat dalam Komponen 053-Pengelolaan Kerumahtanggaan Kementerian dan untuk mendukung penguatan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal nomor: PR.04.01/A/10682/2023 tanggal 23 Februari 2023, maka ditetapkan standardisasi penggunaan dan pengalokasian Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta Rincian Output (RO) yang disesuaikan dengan tugas dan fungi Biro/Pusat terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi lintas unit, integrasi, standardisasi, evaluasi dan perbaikan, brainstorming dalam penyusunan anggaran Biro Umum serta menyelaraskan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang ada; menghasilkan dokumen pendukung RKA-K/L yang memenuhi kaidah-kaidah penganggaran; persiapan awal atau tindak lanjut dalam rangka/atas hasil penelitian RKA-K/L Biro Perencanaan dan Anggaran maupun reviu RKA-K/L APIP Kementerian Kesehatan.

Pertemuan Penyusunan Strategi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian TA 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 Desember 2024 di AONE Hotel Jakarta, Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Rumah Tangga, Kepala Subbagian Adum, para Ketua Tim Kerja di lingkungan Biro Umum serta para staf Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal terkait dan Sekretariat Unit Utama di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan. Sementara itu, narasumber yang dihadirkan berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktorat Anggaran Bidang PMK Ditjen Anggaran, dan Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.