Pusat Pembiayaan Kesehatan

Jakarta, 17 Desember 2025 – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan kembali pentingnya penggunaan data National Health Accounts (NHA) sebagai fondasi kebijakan pembiayaan kesehatan nasional melalui kegiatan Diseminasi NHA 2024. Kegiatan ini menjadi forum strategis lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan setiap rupiah belanja kesehatan memberikan dampak nyata bagi sistem kesehatan dan perlindungan finansial masyarakat.

Diseminasi NHA 2024 diselenggarakan di tengah meningkatnya kompleksitas pembiayaan kesehatan, keterbatasan ruang fiskal, serta tuntutan transformasi sistem kesehatan. Dalam konteks tersebut, NHA diposisikan tidak hanya sebagai laporan statistik tahunan, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang merekam arah, struktur, dan efektivitas belanja kesehatan nasional.

NHA sebagai Instrumen Tata Kelola dan Akuntabilitas

Mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan (PusbiKes) menyampaikan bahwa NHA memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis bukti.

Dalam sambutannya ditegaskan bahwa NHA harus menjadi rujukan bersama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, agar perencanaan dan penganggaran kesehatan selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta menghasilkan output dan dampak yang konsisten. Produksi NHA Indonesia yang telah dipercepat menjadi t-1 juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menyediakan data pembiayaan kesehatan yang relevan dan tepat waktu.

Temuan Utama NHA 2024

Hasil NHA 2024 menunjukkan sejumlah perkembangan penting dalam pembiayaan kesehatan nasional. Belanja kesehatan nasional tercatat meningkat, disertai dengan penurunan proporsi Out-of-Pocket (OOP), yang mencerminkan penguatan perlindungan finansial masyarakat. Namun demikian, tantangan ke depan tidak lagi semata pada besaran belanja, melainkan pada kualitas, efektivitas, dan ketepatan sasaran belanja kesehatan.

Disampaikan pula bahwa hasil NHA secara rutin dilaporkan kepada Menteri Kesehatan serta menjadi bagian dari pelaporan internasional kepada WHO dan OECD, sehingga menjaga kredibilitas dan posisi Indonesia dalam diskursus global pembiayaan kesehatan.

Pesan Strategis dari Kementerian dan Lembaga

Dalam sesi diskusi, perwakilan Kementerian Keuangan menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama Presiden, namun harus dikelola dalam kondisi keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan pemilahan prioritas program menjadi kunci untuk menjaga kendali mutu dan biaya.

Bappenas menyoroti bahwa struktur belanja kesehatan nasional masih relatif didominasi layanan kuratif. Penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas belanja, serta ketepatan sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinilai penting untuk menekan OOP, terutama pada kelompok masyarakat rentan.

Dari perspektif daerah, Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa meskipun komitmen pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan terus meningkat, kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan akibat tingginya ketergantungan pada transfer pusat. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dipandang sebagai kunci peningkatan kualitas belanja kesehatan daerah.

BPJS Kesehatan menambahkan bahwa data NHA sangat relevan dalam perumusan kebijakan tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta optimalisasi peran layanan primer sebagai gatekeeper, seiring meningkatnya belanja di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.

Menuju Pembiayaan Kesehatan yang Lebih Efektif dan Berkelanjutan

Melalui Diseminasi NHA 2024, pemerintah menegaskan bahwa penguatan pembiayaan kesehatan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan penyediaan data yang andal, serta pemanfaatan aktif NHA dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan menjadi prasyarat utama menuju sistem kesehatan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

NHA diharapkan terus menjadi jembatan antara data dan kebijakan, serta memastikan bahwa transformasi sistem kesehatan Indonesia ditopang oleh keputusan pembiayaan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.