Jakarta, 10 November 2026 - Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan meregulasi seluruh platform pelayanan kesehatan digital di Indonesia, mulai dari praktik telemedisin, pencatatan rekam medis, hingga pentarifan layanan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia, Sandbox Kesehatan Summit 2026, di Jakarta, Selasa (10/11), yang menandai tiga tahun program Sandbox Kesehatan hasil kolaborasi Kemenkes RI dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta.
"Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur, yaitu memberikan regulasi bagi seluruh platform digital kesehatan yang ada di Indonesia," tegas Wamenkes Dante.
Menurut Wamenkes Dante, inovasi kesehatan masuk melalui jalur informatika sejak pandemi COVID-19, ditandai kemunculan telemedisin, layanan konsultasi kesehatan, hingga aplikasi PeduliLindungi. Kini, masyarakat bahkan memanfaatkan AI untuk mengecek keluhan kesehatan sebelum berobat ke dokter. Pertanyaannya, seberapa besar informasi dari dunia digital itu dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, Kemenkes menerbitkan buku panduan Sandbox Kesehatan agar inovasi AI dan telemedisin yang dikembangkan para inovator dapat dipertanggungjawabkan. Melalui regulasi tersebut, model telemedisin wajib masuk ke dalam pencatatan rekam medis yang baik, informasi kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal, dan praktik telemedisin diatur menyeluruh, termasuk Surat Izin Praktik (SIP) dokter yang memberikan konsultasi hingga pentarifan pelayanan digital.
Wamenkes Dante juga memastikan pelayanan digital tidak akan memperlebar kesenjangan akses kesehatan antarwilayah. Sebaliknya, masyarakat dapat mengetahui dokter terdekat untuk layanan spesifik yang dibutuhkan, misalnya bagi pasien di Papua, melalui model aplikasi yang diterbitkan lewat Sandbox.
"Pelayanan digital justru tidak akan memperbesar kesenjangan, melainkan mendekatkan layanan kesehatan secara konkret kepada masyarakat," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, Eko Sulistijo, menjelaskan penyelenggaraan Sandbox Kesehatan Summit 2026 merupakan wujud komitmen Kemenkes memulai pengujian inovasi teknologi kesehatan sebagai bagian dari transformasi kesehatan.
"Inovasi teknologi kesehatan membuka peluang para inovator Indonesia untuk memberikan solusi peningkatan pelayanan masyarakat, mulai dari layanan primer hingga rujukan. Inovasi yang lolos uji di Sandbox akan didorong agar direkomendasikan secara regulasi maupun industrial, bergabung dengan para mitra yang memperkaya layanan," ujar Eko.
Sementara itu, Samuel Hayes, Head of Economics and Social Affairs of British Embassy, mengatakan negaranya merasa bangga bisa mendukung Kemenkes RI mengembangkan regulatory sandbox untuk inovasi kesehatan sejak 2023. Ia mencatat, pada tahun pertama hanya 15 inovator mendaftar, dan kini lebih dari 60 inovasi telah mengikuti proses pengujian dengan 39 di antaranya memperoleh akreditasi.
"Inggris sebenarnya menjadi negara pertama yang memperkenalkan regulatory sandbox pada 2015 melalui Financial Conduct Authority, setara OJK, untuk layanan keuangan. Kami memiliki pengalaman yang kaya untuk dibagikan kepada Indonesia," ujar Hayes.
Lebih lanjut, Hayes menilai Inggris berada pada posisi strategis karena negaranya berada di garis depan keselamatan dan etika AI. Kolaborasi kesehatan digital ini berlandaskan kemitraan strategis Inggris–Indonesia, Nota Kesepahaman Kemenkes RI dengan Department of Health and Social Care Inggris, serta platform kesehatan Tangguh+ yang menyatukan seluruh kerja sama tersebut. Ia berharap kedua negara dapat bekerja sama lebih erat seiring perkembangan inovasi kesehatan.
Rilis pers ini disindikasi dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan judul “Wamenkes Dante: Seluruh Platform Kesehatan Digital Harus Diregulasi” dan disiarkan kembali oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi - Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (Pusdatin-TTDK), Kementerian Kesehatan RI.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, WhatsApp chatbot 0811-10-500-567 atau email [email protected].