Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029Salinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara
Bogor, 10 September 2024Kementerian Kesehatan melakukan upaya transformasi sistem kesehatan, di mana salah satu pilarnya adalah penguatan ketahanan kesehatan (Health Security) yang bertujuan memperkuat upaya pengurangan risiko krisis kesehatan.Untuk menjalankan peran tersebut, salah satu komponen yang penting adalah tersedianya Tim Kegawatdaruratan Medis/Emergency Medical Team (EMT) yang kompeten dan dapat segera digerakkan untuk merespons.Pusat Krisis Kesehatan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Cadangan Kesehatan dan Emergency Medical Tim (EMT), Pusat Kesehatan TNI, yang dilaksanakan di Bogor tanggal 10-13 September 2024.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota EMT Khususnya di lingkup Pusat Kesehatan TNI dalam penanganan kegawatdaruratan medis dan manajemen tanggap darurat krisis kesehatan.Diharapkan dengan adanya kegiatan ini kapasitas EMT di lingkup Pusat Kesehatan TNI dapat memenuhi standar yang diharapkan dan memberi manfaat yang luas untuk penguatan upaya penanggulangan krisis kesehatan. Dokumentasi video melalui link di bawah ini:PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TCK EMT-TNI DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Dalam rangka menciptakan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, diperlukan penguatan upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan respons kesehatan pada penanggulangan krisis kesehatan serta kegawatdaruratan. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan layanan di pra rumah sakit dan komponen pendukungnya merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut.Selasa (1/10/2024) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Launching Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Melalui National Command Center (NCC), Province Command Center (PCC) dan Public Safety Center (PSC) 119. Kegiatan launching ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri secara daring oleh Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D selaku Wakil Menteri Kementerian Kesehatan secara virtual.Dalam kegiatan ini, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di launching oleh Wakil Menteri Kesehatan yang diwakili secara luring oleh Dr. Sumarjaya, SKM, MM,MFP, C.F.A selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili secara luring oleh Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P.,MARS selaku Ketua Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia (KREKI).Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang di launching pada kegiatan ini merupakan pengembangan dari sistem yang telah ada sebelumnya. Pada sistem ini, dilakukan penguatan sistem komunikasi dan informasi kegawatdaruratan pra rumah sakit sebagai berikut:1. Standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan kegawatdaruratan pra rumah sakit.2. Integrasi sistem pencatatan dan pelaporan, terutama dengan sistem kesehatan nasional.3. Pengembangan panic button pada satu sehat mobile dan sistem tracking ambulan.4. Penggunaan konsep hub dan spoke ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.Pengembangan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi angka kesakitan dan kematian pada kegawatdaruratan pra rumah sakit dengan meningkatkan akses dan mempercepat waktu penanganan kegawatdaruratan. Sebagaimana pesan Wakil Menteri Kesehatan yang disampaikan dalam sambutannya."PSC dibentuk dalam rangka mewujudkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan medis serta mempercepat waktu penanganan kegawatdaruratan bagi masyarakat yang membutuhkan. PSC harus terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medis pra fasilitas pelayanan Kesehatan" ungkap Prof Dante.Selain penguatan sistem komunikasi dan informasi, penguatan SPGDT juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas tim medis yang akan merespons dan pemberdayaan masyarakat.Selain kegiatan launching, secara bersamaan juga diselenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Coaching Clinic untuk Petugas PSC 119 selama 4 hari, mulai dari tanggal 1 s.d 4 Oktober 2024. Kegiatan coaching ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh PSC 119 di seluruh Indonesia. Materi yang disampaikan dalam kegiatan coaching ini diantaranya: Emergency Medical Services System Medical Etik Legal Issue in Prehospital Setting Radio komunikasi Emergency Medical Dispatcher Scene Management, Patient Assessment & Initial Stabilization Lifting Moving Resuscitation Team Dynamic Pencatatan - Pelaporan Ambulance Operation Reffereal/Interfacility Transfer Medical Standby Mass Casualty Incident (MCI) Well Being petugas Pra rumah sakit & Safety Prehospital Basic FarmakologiDalam kegiatan coaching ini juga dilakukan beberapa kegiatan simulasi sebagai berikut: Lifting Moving Stabilization Airway & Breathing Management (Include Pulse Oximetry) Bleeding Control (Include Epistaksis) Resuscitation Dynamic Referal Scenario Scenario Scene Management, Patient Assessment & Initial Stabilization Trauma and Non Trauma Mass Casualty Incidence ScenarioKegiatan coaching diakhiri dengan sebuah kompetisi secara tim, baik dari kompetisi mass casuality incidence, prehospital medical & trauma, lifting and moving, resusctitation dan personal CPR. Kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Perdamsi (Perhimpunan dokter emergency Indonesia) PCC RSU Provinsi NTB dan PSC 119 RS Kota MataramDengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Indonesia, sehingga dapat terwujudnya sistem ketahanan kesehatan yang kuat dan tangguh, baik dalam kegawatdaruratan sehari-hari dan bencana.
Bekasi, 16 Oktober 2024Dalam rangka penguatan pascakrisis kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan melaksanakan kegiatan Penyusunan Kurikulum dan Modul “Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascakrisis Kesehatan”. Pengkajian kebutuhan pascakrisis kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian dan penilaian akibat krisis kesehatan, analisis dampak krisis kesehatan, perkiraan kebutuhan pemulihan bidang kesehatan dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan.Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Hotel Santika Premiere Harapan Indah Kota Bekasi, 14-16 Oktober 2024.Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari satker di lingkungan Kementerian Kesehatan yakni Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Biro Umum dan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta serta perwakilan dari BNPB yakni Pusdiklat Penanggulangan Bencana, Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan juga perwakilan dari Pusat Pengurangan Risiko Bencana, Universitas Indonesia.Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat tersusunnya kurikulum dan modul pelatihan untuk penyelenggaraan “Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascakrisis Kesehatan” yang efektif dan menghasilkan sumber-sumber daya manusia yang kompeten.
Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Biro Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, bersama ini kami beritahukan bahwa akan dilaksanakan survey yang akan dilakukan oleh Biro Umum yang bekerja sama dengan Pusat Data dan Analisa Tempo (Tempo Media Group). Survei Kepuasan Layanan Biro Umum ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pelayanan administrasi digitalisasi arsip dan kepuasan pelanggan/ stakeholder.Kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) untuk berpartisipasi aktif mengisi kuesioner survey secara mandiri melalui akses online. Durasi pengisian kuesioner berlangsung hingga 15 – 20 menit.Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/ pegawai Kementerian Kesehatan.Surat Penyampaian Survei Kepuasan Layanan Biro Umum 2024
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal, pengelolaan kerumahtanggaan, dan kearsipan Kementerian. Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Biro Umum tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaiannya. Hasil pengukuran ini, diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut untuk perencanaan program atau kegiatan ke depan sehingga setiap program atau kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.Kegiatan yang diselenggarakan di Harris Hotel Sentul City, Bogor pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2024 dan dihadiri oleh Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Muhamad Edwin Arafat, S.Kom, MM dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan rumah negara dan gudang Kementerian Kesehatan serta wisma Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi atas SOP Pergudangan, melakukan revisi SOP Pergudangan, mengadakan monitoring atas tertib administrasi pengelolaan Rumah Negara dan menyosialisasikan hak dan kewajiban penghunian Rumah Negara.
